Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengisyaratkan bahwa pemerintah akan PT Petral atau Pertamina Energy Trading Ltd membubarkan tahun ini. Nasib anak usaha PT Pertamina yang ditugasi dalam hal ekspor-impor minyak tersebut tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.
Usulan pembubaran Petral sebenarnya sudah mengemuka sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut hingga saat ini. Sejumlah kalangan termasuk Dahlan Iskan kala itu menilai bahwa Petral merupakan perusahaan tempat korupsi para pejabat dan petinggi-petinggi lama Pertamina.
Petral merupakan anak perusahaan yang didirikan pada 1976 berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, yang 99,83 persen sahamnya dimiliki oleh Pertamina. Petral memfokuskan kegiatan usaha untuk mendukung Pertamina memenuhi kewajiban untuk memasok dan memenuhi permintaan (ekspor impor) minyak dan gas di Indonesia.
Sejauh ini laporan dari Pertamina baru menyangkut soal operasional Petral yang sudah banyak dialihkan ke Jakarta."Saya meminta yang detil lagi termasuk menyangkut hukum dan karyawannya. Sejak Januari 2015 mereka (Pertamina) mulai melakukan pembelian langsung dari Jakarta. Tidak lagi melalui Singapura," Ungkap Rini.
Dengan pola pembelian langsung yang dilakukan Pertamina tersebut, semua berjalan lancar, sehingga dapat dipastikan bahwa Petral tidak lagi dibutuhkan. "Inilah yang saya minta lagi detilnya dari Pertamina supaya bisa melaporkannya ke Presiden," ujarnya.
